CoA - Ada satu angka yang kemarin, 24 September 2026, resmi disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR: Rp4.106,3 triliun.
Itulah rencana belanja negara Indonesia untuk 2027.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, belanja negara menembus Rp4.000 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut besarnya anggaran tersebut bukan hanya berarti pemerintah mempunyai ruang belanja lebih luas, tetapi juga membawa “tanggung jawab yang besar”.
Namun angka besar selalu membawa pertanyaan besar.
Pemerintah berencana mengeluarkan Rp4.106,3 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.435,1 triliun.
Selisihnya?
Sekitar Rp671,2 triliun.
Itulah defisit yang akan dibiayai pemerintah, setara sekitar 2,40 persen produk domestik bruto (PDB).
Secara hukum, angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3 persen.
Tetapi di tengah ambisi program pemerintah yang terus bertambah, pertanyaan politik-fiskalnya menjadi semakin menarik:
apakah Indonesia sedang memperbesar kapasitas negara untuk membangun—atau mulai memasuki periode ketika APBN harus bekerja terlalu keras membiayai terlalu banyak janji sekaligus?
Kesepakatan Baru Saja Terjadi
Ini bukan lagi sekadar rancangan awal pemerintah.
Pada Kamis, 24 September, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati postur RAPBN 2027 dalam pembicaraan tingkat I.
Ketua Banggar Said Abdullah kemudian meminta persetujuan agar hasil tersebut dibawa ke rapat paripurna pada Selasa, 29 September 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Menariknya, baik pendapatan maupun belanja dinaikkan sekitar Rp9,1 triliun dibanding rancangan awal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus.
Karena kenaikannya dibuat seimbang, defisit tetap dipertahankan pada 2,4 persen PDB.
Secara akuntansi fiskal, ini terlihat rapi.
Tetapi persoalan APBN bukan hanya apakah sisi kiri dan kanan tabel dapat diseimbangkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa realistis angka pendapatannya dan seberapa produktif uang yang dibelanjakan.
Pemerintah Harus Mengumpulkan Pajak Hampir Rp3.000 Triliun
Untuk menopang anggaran tersebut, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan sekitar Rp2.911,95 triliun.
Angka ini bahkan dinaikkan sekitar Rp4 triliun dari usulan awal pemerintah.
Di sinilah APBN bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena uang Rp4.106 triliun tidak muncul dari ruang kosong.
Sebagian berasal dari pajak.
Sebagian dari penerimaan negara bukan pajak.
Dan ketika pendapatan belum mencukupi belanja, kekurangannya harus dibiayai—termasuk melalui penerbitan surat utang negara.
Pemerintah tentu mempunyai alasan untuk optimistis. Ekonomi ditargetkan tumbuh sekitar 5,4 persen pada 2027, sementara inflasi ditargetkan 2,5 persen.
Jika ekonomi tumbuh, basis pajak ikut membesar.
Namun asumsi ekonomi bukan jaminan.
Perang, harga minyak, suku bunga global, nilai tukar rupiah dan perlambatan perdagangan dunia dapat mengubah perhitungan dalam beberapa bulan.
Dan APBN 2027 sedang disusun ketika risiko-risiko tersebut belum hilang.
Bahkan Minuman Manis Mulai Masuk Perhitungan
Salah satu contoh bagaimana pemerintah mencari sumber penerimaan baru terlihat dari rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2027.
Pemerintah dan Banggar menyepakati target awal penerimaan sekitar Rp1,6 triliun dari cukai tersebut.
Secara kebijakan kesehatan, cukai minuman berpemanis dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi gula sekaligus memperoleh penerimaan.
Tetapi industri mempunyai kekhawatiran berbeda.
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mengingatkan besaran tarif dan kategori produk harus dihitung hati-hati karena dapat memengaruhi penjualan dan industri makanan-minuman.
Di sinilah APBN menjadi politik dalam bentuk angka.
Pemerintah membutuhkan penerimaan.
Industri ingin menjaga daya saing.
Konsumen tidak ingin harga melonjak.
Sementara pemerintah juga mempunyai tujuan kesehatan masyarakat.
Satu baris penerimaan dalam APBN dapat berarti konsekuensi yang berbeda bagi jutaan orang.
Belanja Besar Tidak Otomatis Buruk
Penting juga untuk tidak terjebak pada kesimpulan bahwa APBN besar berarti pemerintah boros.
Belanja pemerintah dapat menjadi mesin pertumbuhan jika digunakan dengan benar.
Suahasil mengatakan anggaran 2027 diarahkan antara lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, produktivitas dan pembangunan infrastruktur.
Indonesia memang membutuhkan investasi besar.
Sekolah harus dibangun.
Rumah sakit membutuhkan peralatan.
Jalan dan irigasi harus diperbaiki.
Program perlindungan sosial harus dibiayai.
Pertahanan membutuhkan modernisasi.
Dan pemerintah juga mempunyai berbagai program prioritas baru.
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak negara membelanjakan uang.
Persoalannya adalah:
berapa banyak manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari setiap rupiah tersebut?
APBN Rp4.106 triliun yang menghasilkan peningkatan produktivitas dapat menjadi investasi.
APBN dengan nilai sama yang banyak bocor, salah sasaran atau digunakan pada program dengan hasil rendah dapat menjadi beban.
Angkanya sama.
Hasilnya bisa sangat berbeda.
Ada Bayangan Utang di Belakang Angka Defisit
Defisit Rp671,2 triliun berarti pemerintah membutuhkan pembiayaan.
Konteks 2026 memberikan gambaran mengenai skalanya.
Hingga akhir Agustus 2026, penerbitan Surat Berharga Negara secara neto telah mencapai sekitar Rp527,4 triliun, meningkat 22,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Utang pemerintah sendiri bukan sesuatu yang otomatis buruk.
Hampir semua negara menggunakan utang sebagai instrumen fiskal.
Jika uang pinjaman digunakan membangun infrastruktur produktif, meningkatkan pendidikan atau menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada biaya utangnya, utang dapat menjadi alat pembangunan.
Tetapi utang mempunyai satu karakter yang tidak boleh dilupakan:
belanja dilakukan hari ini, pembayarannya berlangsung bertahun-tahun.
Karena itu investor memperhatikan RAPBN Indonesia dengan sangat dekat. Reuters mencatat kekhawatiran terhadap disiplin fiskal dan tingkat utang menjadi salah satu faktor yang membebani sentimen terhadap rupiah tahun ini.
Pemerintah tampaknya memahami sensitivitas tersebut.
Suahasil berulang kali menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen PDB.
Dan Ada Satu Hal Menarik Setelah Pergantian Menteri Keuangan
RAPBN ini juga menjadi ujian besar pertama bagi Suahasil setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 14 September.
Pasar sempat bertanya apakah pergantian tersebut akan mengubah arah fiskal pemerintah.
Jawaban Suahasil sejauh ini adalah: kontinuitas.
Ia mempertahankan target defisit, meneruskan sejumlah kebijakan pendahulunya dan menekankan pentingnya kredibilitas fiskal.
Bahkan pada 24 September, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengumumkan lima pilar penguatan koordinasi fiskal-moneter untuk menjaga pertumbuhan, sektor eksternal, likuiditas serta stabilitas ekonomi.
Pesannya tampak jelas:
pemerintah ingin membelanjakan uang dalam jumlah besar, tetapi pada saat bersamaan ingin meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal tidak ditinggalkan.
Apakah keduanya dapat berjalan bersamaan akan menjadi salah satu ujian ekonomi-politik terbesar 2027.
Angka Besar, Ujian Lebih Besar
Pada 29 September, DPR dijadwalkan memberikan persetujuan final terhadap RAPBN 2027.
Kemungkinan besar perhatian publik akan tertuju pada angka fantastis Rp4.106 triliun.
Tetapi angka itu sebenarnya bukan bagian paling penting.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah uang mulai dibelanjakan.
Apakah target pajak hampir Rp3.000 triliun tercapai tanpa menekan ekonomi secara berlebihan?
Apakah program-program prioritas menghasilkan manfaat yang terukur?
Apakah defisit tetap 2,4 persen ketika harga minyak atau rupiah bergerak tidak sesuai asumsi?
Dan apakah tambahan utang menghasilkan aset serta produktivitas yang cukup untuk dinikmati generasi yang kelak ikut membayarnya?
Indonesia akan memasuki 2027 dengan APBN terbesar dalam sejarahnya.
Itu dapat menjadi simbol meningkatnya kapasitas negara.
Tetapi juga berarti meningkatnya risiko jika pengelolaannya salah.
Karena pada akhirnya pertanyaan paling penting bukan:
“Berapa triliun yang berhasil dibelanjakan pemerintah?”
Melainkan:
“Dari Rp4.106 triliun uang negara itu, berapa banyak yang benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk kehidupan yang lebih baik?”